Warga Desa Gurua Kecewa: Jembatan Laut Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Janji Pemda dan Pemprov Menguap

Pulau Makian, Halmahera Selatan — 8 November 2025

Warga Desa Gurua, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Keduanya dinilai abai terhadap kondisi jembatan laut di wilayah tersebut yang kini rusak parah dan belum tersentuh perbaikan, meskipun telah berulang kali dijanjikan akan ditangani.

Jembatan laut yang menjadi akses vital bagi aktivitas ekonomi dan transportasi masyarakat pesisir itu dibangun secara swadaya oleh warga tanpa bantuan dari anggaran pemerintah kabupaten, provinsi, maupun dana desa. Kini, sebagian konstruksinya lapuk dan roboh akibat terjangan ombak dan cuaca ekstrem.

“Jembatan ini kami bangun dari hasil gotong royong masyarakat, bukan dari anggaran pemerintah. Tapi sekarang sudah rusak parah, dan janji pemerintah daerah maupun provinsi untuk memperbaikinya hanya tinggal ucapan,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Desa Gurua yang enggan disebut namanya, saat ditemui OriNettv.com, Sabtu (8/11/2025).

Menurutnya, warga sudah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan juga kepada DPRD Provinsi Maluku Utara, termasuk melalui kegiatan reses Anggota DPRD Malut Rusihan Jafar pada 2023. Namun, hingga November 2025 belum ada langkah nyata untuk memperbaiki jembatan tersebut.

Akses Ekonomi dan Sosial Warga Terhambat

Kerusakan jembatan laut Gurua berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses utama menuju pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan di pulau seberang. Kondisi itu semakin diperburuk setelah bencana banjir bandang melanda Pulau Makian pada Juni 2025, yang turut merusak sejumlah jalan dan jembatan darurat lain di wilayah tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara tercatat telah menerima 36 laporan kerusakan jalan dan jembatan di Kabupaten Halmahera Selatan pada April 2025, termasuk ruas jalan keliling Pulau Makian. Sayangnya, jembatan laut Desa Gurua belum masuk dalam daftar prioritas perbaikan tahun ini.

Kepala Desa Disorot, Warga Merasa Ditinggalkan

Selain menyoroti lambannya respons Pemkab dan Pemprov, warga juga kecewa terhadap Kepala Desa Gurua, Basri Hi. Muhammad, yang dinilai tidak menunjukkan inisiatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Kepala desa tidak pernah menanggapi masalah ini. Kami merasa benar-benar ditinggalkan,” keluh salah satu warga dengan nada kesal.

Basri Hi. Muhammad yang terpilih pada 2023 kini menjadi sorotan publik. Sejumlah aktivis lokal bahkan mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk memberhentikannya karena diduga gagal mengelola dana desa selama dua tahun berturut-turut. Sebelumnya, pada Januari 2024, Komisi I DPRD Halsel telah merekomendasikan sanksi tegas terhadap tiga kepala desa, termasuk Basri, atas dugaan pelanggaran serupa.

Masyarakat Minta Komitmen Nyata Pemerintah

Hingga berita ini diterbitkan, baik Pemerintah Desa Gurua maupun Pemkab Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan provinsi segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan langkah konkret.

“Kalau pemerintah serius, kami siap bergotong royong lagi seperti dulu. Tapi janji harus ditepati, bukan sekadar kata-kata,” tegas warga lainnya.

Pulau Makian Butuh Perhatian Serius

Pulau Makian dikenal sebagai wilayah rawan bencana alam seperti banjir dan longsor. Pemerintah daerah diimbau segera mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki infrastruktur dasar agar masyarakat tidak semakin terisolasi.

Meski pada 2024 dua desa di wilayah ini telah menikmati jembatan penghubung setelah 23 tahun terputus akibat banjir, kasus di Gurua menunjukkan masih banyak daerah pesisir yang belum merasakan pemerataan pembangunan.

Penulis : Red

Editor: Redaksi OriNettv.com