Wakil Bupati Halmahera Timur Apresiasi Inisiatif Trans Kira pada Rakerda Provinsi Maluku Utara

Maluku Utara, OriNettv.com – 16 Januari 2026 — Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, atas dorongan pembangunan Trans Kira sebagai bagian dari strategi penguatan konektivitas wilayah di Pulau Halmahera. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Maluku Utara yang berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026, di Ternate.

Trans Kira sebagai Episentrum Pembangunan

Dalam forum tersebut, Anjas Taher menegaskan bahwa Trans Kira merupakan episentrum pembangunan Pulau Halmahera, pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, pembangunan ruas jalan Trans Kira memiliki peran strategis dalam mengurai keterisolasian tiga teluk utama, yakni Teluk Kao, Teluk Weda, dan Teluk Buli.

Ia mencontohkan ruas Trans Ekor Kobe yang menghubungkan Teluk Kao dan Teluk Weda, serta jalur Maba–Sagea yang dinilai mampu mengatasi hambatan geografis antara Teluk Buli dan Teluk Weda. Jalur-jalur tersebut dinilai krusial dalam memperkuat integrasi infrastruktur darat dan laut di Pulau Halmahera.

Dorongan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Anjas Taher mendorong agar kegiatan pembangunan jalan Trans Halmahera terus ditingkatkan, mengingat infrastruktur menjadi kunci utama dalam memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata antarwilayah.

Kritik terhadap Paparan Rakerda

Meski mengapresiasi agenda Rakerda, Anjas Taher juga menyampaikan kritik konstruktif. Ia menilai bahwa dalam Rakerda kali ini belum tersaji secara komprehensif deskripsi problem mendasar Maluku Utara, seperti persoalan panjangnya span of control, daerah-daerah terisolasi, kemiskinan struktural, serta disparitas harga kebutuhan pokok yang telah berlangsung sejak 24 tahun Maluku Utara menjadi daerah otonom baru.

Menurutnya, sebagai provinsi yang lahir dari perjuangan panjang pemekaran, Tim Daerah Provinsi seharusnya menyajikan peta masalah dan tantangan utama secara utuh, agar kabupaten/kota memiliki pemahaman yang sama terhadap arah pembangunan provinsi.

Harapan pada Rapat Evaluasi Mendatang

Anjas Taher berharap agar rapat evaluasi pembangunan ke depan mampu menampilkan desain besar (grand design) pembangunan Provinsi Maluku Utara, sehingga seluruh kabupaten/kota dapat menyelaraskan program dan kebijakan daerah masing-masing dengan visi provinsi.

Ia juga menekankan pentingnya memisahkan kontribusi sektor tambang dari angka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat sekitar 3,9 persen, karena sektor tersebut dinilai tidak menyerap tenaga kerja secara luas dan justru memunculkan persoalan turunan.

Dampak Sosial dan Ekonomi Sektor Tambang

Dalam pandangannya, sektor tambang di beberapa wilayah Maluku Utara, termasuk Buli, lebih menyerupai “kutukan” daripada anugerah. Ia menilai program CSR perusahaan tambang belum berjalan optimal, sementara masyarakat sekitar justru menghadapi berbagai dampak sosial, seperti kemiskinan, stunting, hingga persoalan kesehatan.

Anjas Taher juga menyoroti lonjakan harga ikan hingga Rp40.000 per kilogram, yang disebabkan oleh prioritas distribusi kepada kawasan industri tambang, sehingga masyarakat non-tambang kesulitan mengakses pangan dengan harga terjangkau.

Dorongan Optimalisasi Anggaran Provinsi

Sebagai penutup, Anjas Taher mendorong agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara yang berkisar Rp3,9–4 triliun dapat lebih difokuskan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di kabupaten/kota, khususnya di sektor infrastruktur, pelayanan dasar, dan pengentasan kemiskinan.

Sumber: #Unggahan Vidio Tik tok#

#MaheraNews.com#

Editor:# Ais Le#