Senator – Jakarta, OriNetTv.Com – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap program Presiden Prabowo Subianto terkait perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua. Sikap keras ini sekaligus menjadi sinyal perlawanan politik yang tak biasa terhadap agenda strategis pemerintah pusat.
Komarudin bahkan meminta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan di Papua untuk satu barisan: berdiri di belakang masyarakat adat dan menolak investasi sawit yang dinilai tidak membawa manfaat nyata bagi rakyat Papua.
“Saya minta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan di Papua untuk berdiri di belakang masyarakat adat dan menolak investasi sawit yang tidak membawa keuntungan nyata bagi rakyat,” tegas Komarudin.
Menurutnya, wacana perluasan sawit tidak sejalan dengan kondisi ekologis dan sosial Papua. Ia memperingatkan, kebijakan ini justru berpotensi memicu bencana lingkungan dan penderitaan panjang bagi masyarakat adat.
Komarudin juga mengingatkan bahaya pemberian izin secara serampangan, terutama di wilayah pesisir seperti Waropen yang memiliki ekosistem mangrove vital.
“Kalau izin ratusan ribu hektare dikeluarkan, itu berarti pohon bakau ikut dibabat. Itu kejahatan ekologis,” ujarnya lantang.
Ia menegaskan, masa jabatan kepala daerah hanya maksimal 10 tahun. Namun, jika salah mengambil kebijakan, dampaknya bisa dirasakan rakyat Papua hingga 100 tahun ke depan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan potensi pertanian di Papua. Pengembangan kelapa sawit, tebu, hingga singkong disebut sebagai fondasi swasembada energi dan pangan.
Namun Komarudin menegaskan, PDIP bukan anti-investasi. Ia hanya meminta pemerintah daerah berpikir matang sebelum membuka kran perluasan sawit. Ia bahkan menyinggung bencana alam di Aceh dan Sumatera yang disebutnya tak lepas dari kerusakan hutan akibat pembukaan lahan besar-besaran.
“Papua penduduknya sedikit. Jangan sampai proyek-proyek besar justru membuat orang asli Papua punah di atas tanahnya sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan luka lama eksploitasi hutan era Orde Baru, ketika hutan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua dibabat atas nama investasi. Dampaknya, menurut Komarudin, kini nyata: hutan rusak, lahan hancur, dan bencana di mana-mana.
Komarudin bahkan menyebut kelapa sawit sebagai tanaman “egois” karena tidak bisa hidup berdampingan dengan vegetasi lain dan rawan memicu longsor.
“Lihat saja perkebunan sawit, isinya hanya sawit semua. Ini sangat berbahaya bagi keseimbangan alam,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan tajam: jika di Aceh dan Sumatera penebangan pohon dilarang, maka Papua juga seharusnya dilindungi.
“Ingat, Papua bukan tempat uji coba proyek-proyek yang merusak_✍🏻❗.” *_(B_R)_*
Jakarta, Sabtu 27 Desember 2025._
#SENATOR“
About the Author
