Warga Gurua Kecewa Janji Pembangunan Jembatan Laut Tak Kunjung Direalisasikan Pemda Halsel

Halmahera Selatan, Ori Nettv.com — 27 November 2025 — Warga Desa Gurua, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan. Kekecewaan tersebut muncul akibat janji pembangunan jembatan laut yang hingga kini belum direalisasikan, padahal infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat setempat.

Warga mengungkapkan bahwa jembatan yang saat ini digunakan dibangun secara swadaya oleh masyarakat, tanpa dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun dana desa. Pembangunan dilakukan dengan tenaga dan biaya sendiri demi kepentingan bersama.

“Kami membangun jembatan ini dengan swadaya, tidak menggunakan anggaran pemerintah ataupun dana desa. Namun sampai sekarang belum ada respons dari pihak berwenang,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Keluhan warga semakin menguat karena sikap Kepala Desa Gurua, Basri Hi Muhammad, yang dinilai kurang perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Warga menuding bahwa anggaran desa tidak difokuskan pada kepentingan publik.

“Ini kebutuhan seluruh warga, tetapi Kepala Desa tidak menunjukkan kepedulian. Anggaran justru digunakan untuk kepentingan pribadi,” tambah warga tersebut.

Persoalan mengenai kinerja Kepala Desa Basri Hi Muhammad

bukan kali pertama mencuat. Pada awal 2024, warga Desa Gurua pernah mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk memberhentikan sang kepala desa karena dianggap tidak mampu menjalankan amanah dan mengelola pembangunan desa secara efektif. Masalah infrastruktur, termasuk jembatan laut, kembali menjadi sorotan dalam keluhan terbaru warga.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemda Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan tersebut. Kepala Desa Gurua, Basri Hi Muhammad, juga masih belum dapat dikonfirmasi mengenai tudingan warga.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata untuk menangani permasalahan ini, termasuk memastikan pembangunan jembatan laut terlaksana dan pengelolaan anggaran desa berjalan transparan serta sesuai kebutuhan masyarakat.

Kasus ini menambah daftar persoalan infrastruktur di wilayah kepulauan Maluku Utara, di mana akses transportasi dan sarana publik menjadi tantangan utama warga.

Redaksi