Jakarta, OriNettv.com – Ketua Umum Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek (PB-FORMMALUT), M. Reza A. Syadik, menyatakan dukungannya kepada Anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi Ibrahim, terkait upaya mengungkap dugaan skandal Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan DPRD Kota Ternate.
Reza menilai langkah Nurjaya sebagai bentuk keberanian dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota legislatif. Menurutnya, kehadiran sosok perempuan yang berani menyuarakan dugaan penyimpangan patut diapresiasi, karena dapat membuka praktik yang selama ini diduga tertutup dari perhatian publik.
“Dengan adanya Ibu Nurjaya di DPRD Kota Ternate, publik berharap ada pengawasan terhadap dugaan modus penyimpangan anggaran yang selama ini tersimpan rapi dan tidak diketahui masyarakat,” ujar Reza dalam keterangannya, Sabtu.
Namun demikian, Reza juga menyoroti respons Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Ternate, Aldi Ali, yang dinilai terkesan defensif atas mencuatnya isu dugaan SPPD fiktif tersebut. Menurutnya, sebagai pejabat administratif, Sekwan seharusnya mendukung proses keterbukaan dan pengawasan, bukan justru menantang pihak tertentu untuk membuktikan dugaan tersebut.
“Jika ada anggota DPRD yang berupaya membongkar dugaan penyimpangan, seharusnya didukung demi transparansi. Sikap yang muncul justru menimbulkan pertanyaan di tengah publik,” katanya.
Reza menegaskan agar Nurjaya tidak perlu merasa khawatir atau takut dalam mengungkap dugaan tersebut. Ia meminta agar seluruh fakta dan bukti yang dimiliki disampaikan kepada aparat penegak hukum guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, PB-FORMMALUT menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta dalam waktu dekat. Aksi tersebut bertujuan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi khusus terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas di DPRD Kota Ternate.
Menurut Reza, modus perjalanan dinas fiktif merupakan pola klasik korupsi yang kerap sulit dibongkar. Namun, apabila terbukti merugikan keuangan negara, maka kasus tersebut harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
“Kami meminta KPK turun tangan, melakukan pengawasan ketat, serta memastikan anggaran negara tidak dijadikan ladang penyimpangan dengan modus perjalanan dinas fiktif,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa secara kelembagaan, Sekretaris DPRD memiliki mandat menjaga netralitas, profesionalitas, serta melayani seluruh anggota DPRD tanpa membedakan fraksi. Karena itu, apabila pejabat sekretariat terkesan masuk ke dalam pusaran konflik politik, maka wajar jika publik mempertanyakan independensinya.
PB-FORMMALUT berharap dugaan kasus tersebut dapat diusut secara transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.// Red
Sumber : PB-FORMMALUT
Penulis: Tim investigasi orinettv.com
About the Author
